ASPEK HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN SAWIT YANG SELARAS DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bayu Kharisma

Abstract


Peranan sub sektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang bekerja pada sub sektor lain tidak berlangsung pesat. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa (BPS, 206). Sampai saat ini hampir setengah dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatannya.

 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah melihat perlu atau tidaknya dilakukan penetapan batas izin usaha luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dari sisi ekonomi dan hukum dengan memperhatikan aspek efisiensi dan berkeadilan, mengingat komoditas tersebut merupakan unggulan strategis nasional.

 

Metodologi yang digunakan dalam tinjauan ini dibangun dengan kerangka kerja System dynamics melalui Causal Loop Diagram (CLD) yang menunjukkan hubungan yang relevan dan feedback antara parameter model yang berlandaskan asas efisiensi dan asas berkeadilan. Selain itu, melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan luas lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

 

Berdasarkan hasil analisa peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Penetapan peraturan pembatasan luas maksimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diterapkan pada 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan untuk jenis komoditas/ tanaman perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan. Hasil berdasarkan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa penentuan batas luas maksimum penggunaan lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dengan memperhatikan asas berkeadilan, asas efisiensi serta regulasi dan kebijakan serta mengutamakan kelestarian lingkungan. Penerapan asas berkeadilan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan lebih kompleks dibandingkan dengan penerapan asas efisiensi. Asas berkeadilan dibangun oleh aspek sosial, aspek teknis dan aspek ekonomi, sedangkan asas efisiensi lebih banyak ditentukan oleh aspek ekonomi.


Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Biro Pusat Statistik. 2017. https://www.bps.go.id/index.php

Capricorn Indonesia Consult, 2000. Powdered Coffee Industry and Market in Indonesia. Indocommercial No. 246:3-22.

Commercial Global Data Research, 2016. Studi tentang Pasar dan Prospek Industri Minyak Sawit dan Turunannya di Indonesia. http://commercialglobaldataresearch.blogspot.co.id/2016/01/penawaran-buku-studi-tentang-kondisi.html

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Tinjauan Besaran Penanaman Modal Asing Pada Usaha Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Fadjar, U., Herman, dan Ivanovic Agusta. 2002. Identifikasi Konflik antara Perkebunan Besar dengan Masyarakat Sekitar. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Fadjar, Undang. 2007. Identifikasi Konflik antara Perkebunan Besar dengan Masyarakat Sekitar dan Potensi Pengembangan Modal Sosial untuk Mengatasinya. Tinjauan Komoditas Perkebunan. Vol 7 No 1 Juli 2007. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Fadjar, Undang. 2009. Penguasaan Lahan dan Implikasinya terhadap Diferensiasi Struktur Sosial dan Kesejahteraan Petani. Studi Kasus pada Dua Komunitas Petani Kelapa Sawit di Provinsi Riau. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. Volume 17, Nomor 3, Desember 2009.

Fadjar, Undang. 2009. Transformasi Struktur Agraria dan Diferensiasi Sosial pada Komunitas Petani. Studi Kasus Pada Empat Komunitas Petani Kakao di Propinsi Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam. Disertasi. IPB.

Haryono, M. N. 2011. Sejarah Perkembangan Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia. http://tehnikbudidayakelapasawit.blogspot.co.id/2011/09/sejarah-perkembangan-tanaman-kelapa.html

Hasyim, Wan. 1988. Peasant under Peripheral Capitalism. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Herman, dan Fadjar. 2000. Kajian terhadap Kinerja Penerapan Lima Pola Pengembangan Perkebunan. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Bogor.

Ivanovic dan Fadjar. 2002. Konflik Perkebunan Mutakhir dan Manajemen Social di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kansil, CTS. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Kementerian Perindustrian. 2017. Pemerintah Siapkan Skema Integrasi Industri Hulu-Hilir. Siaran Pers.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/17329/Pemerintah-Siapkan-Skema-Integrasi-Industri-Hulu-Hilir

Lay, A. dan P. M. Pasang. 2012. Stategi, dan Implementasi Pengembangan Produuk Kelapa Masa Depan. Prosfektif. Prosfektif, Vol 11. No. 1: 1-22.

Margrit, A. 2016. Pasokan Terbatas, Utilitas Pabrik Olahan Kelapa Menyusut. 05 September 2016. http://industri.bisnis.com/read/20160905/99/581181/pasokan-terbatas-utilitas-pabrik-olahan-kelapa-menyusut

Mubyarto. Dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan. Aditya Media. Jogyakarta

Muchsin. 2005. Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam. Jakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. Seri Hukum Harta Kekayaan. Hak-Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.

Nasution, Lutfi. 2000. Pemberdayaan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengelola Sengketa Agraria. Prosiding Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha Serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam Rangka Partisipasi Rakyat di sektor Perkebunan. Pusat Kajian Agraria – LP IPB. Bogor

Pakpahan, A. 2000. “Peranan HGU dalam Pengembangan Perkebunan Besar”, dalam E. Soetarto, et.al., Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam Rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan.

Pakpahan. A. 2016. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Generasi ke II: Transformasi dari Ketergantungan ke Kemandirian Ekonomi dalam Teropong Perkebunan Pemerdekaan Indonesia. Media Perkebunan

Pakpahan. A. 2016. Abad ke 21: Apa Kebijakan Lahan untuk Perkebunan ? dalam Teropong Perkebunan Pemerdekaan Indonesia. Media Perkebunan

Sihombing, BF. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta

www.property.net, diakses pada tanggal 20 November 2008.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.

Sumardjono, Maria. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Soimin, Sudharyo. 2001. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Edisi Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Russel, James W. 1989. Modes of Production in World History. Routledge. London and New York

Sajogyo. 2002. Struktur Agraria, Proses Lokal, dan Pola Kekuasaan dalam E. Suhendar dkk. (penyunting) Menuju Keadilan Agraria. AKATIGA. Bandung

Setiawan. B. 1997. Konsep Pembaharuan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum dalam Dianto Bachriadi, dkk. (editor) Reforma Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan agenda Pembaharuan Agraria.

Shanin, Teodor. 1990. Defining Peasant. Essays Conserning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World. Basil Blackwell. Cambridge.

Suprihatini, R. 2015. Analisis Supply Chain Teh Indonesia. Jurnal Penelitian Teh dan Kina, (18)2: 107-118.

Susanto, P. 2014. Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Industri Kopi, Kakao, dan Teh di Indonesia. www.kadin-indonesia.or.id/.../ RTD%20Kakao.../Bahan%20Presentasi%20Dirjen%20I

Suwismo, A. 2016. Database Industri Perkebunan Kelapa Sawit (Hulu - Hilir).

http://dataindustri.blogspot.co.id/2016/05/database-industri-perkebunan-kelapa.html

Tesfamariam, D., & Lindberg, B. (2005). Aggregate Analysis of Manufacturing Systems Using System Dynamics and ANP. Computers & Industrial Engineering, 49 (1), 98-117.

Toha, M. 2016. Solusi Optimalisasi Industri Tebu Rakyat. http://www.kompasiana.com/mochamadtoha/solusi-optimalisasi-industri-tebu-rakyat_579c68e2f692731a142957e0

Trade Statistics for International Business Development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & Export values, volumes, growth rates, market shares, etc. 2017. www.trademap.org

Wiradi, G. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria dalam Tjondronegoro (editor). Dua Abad Penguasaan Tanah. PT Gramedia. Jakarta.

Wolstenholme, E. F. (2003). Towards the Definition and Use of A Core Set of Archetypal Structures in System Dynamics. System Dynamics Review, 19 (1), 7-26.




DOI: http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v13i1.3143



Copyright (c) 2018 Media Trend

Creative Commons License

Mediatrend © 2015 - Journal of Economic & Development Studies | Development Economics Program - Faculty of Economics and Bussiness, Trunojoyo University